BPI: Membengkaknya Utang, Bukti Presiden Tidak Punya Solusi Untuk Buat Kebijakan Tanpa Mekanisme Utang

0
69

Belum usai permasalahan utang pemerintah sebesar Rp. 4.416 triliun, saat ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan tren kenaikan utang yang bombastis mencapai Rp. 5.271 triliun. Kini, utang BUMN melampaui utang pemerintah.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, utang-utang ini membuktikan Presiden Joko Widodo tidak punya solusi untuk membuat kebijakan tanpa mekanisme utang.

“Terlepas dari justifikasi utang produktif untuk pembangunan, faktanya masih ada proyek-proyek mangkrak yang belum terselesaikan dan molor dari target yang ditentukan. Masalah utamanya utang BUMN pun akan menjadi bom waktu seperti halnya utang pemerintah jika pemerintah gagal bayar bunga utang,” kata Panji, Selasa (11/12).

Panji menambahkan, utang perusahaan plat merah naik 132,92 persen dari Rp. 2.263 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp. 5.271 triliun di tahun 2018.

“Ada peningkatan sekitar Rp. 3.000 triliun dalam dua tahun terakhir,” jelas Panji.

BPI: Membengkaknya Utang, Bukti Presiden Tidak Punya Solusi Untuk Buat Kebijakan Tanpa Mekanisme Utang
BPI: Membengkaknya Utang, Bukti Presiden Tidak Punya Solusi Untuk Buat Kebijakan Tanpa Mekanisme Utang

Lantas, apakah utang BUMN sekian besar itu dalam kategori aman? Panji menjelaskan justru bisa dikategorikan berbahaya.

Pertama, tren pertumbuhan utang BUMN melampui pertumbuhan ekonomi nasional mengundang kekhawatiran. Kedua, saat ini rasio utang BUMN terhadap aset sudah mencapai 67 persen artinya menuju lampu merah.

Ketiga, 10 BUMN menyumbang utang tersebut, tiga diantaranya paling besar penyumbang utang adalah sektor BUMN perbankan yaitu BRI, Mandiri dan BNI. Padahal berdasarkan kriteria aset, skala usaha serta kompleksitas bisnis, bank-bank BUMN mempunyai resiko yang sangat besar sebab termasuk kualifikasi beresiko sistemik yang bisa  mengguncang perekonomian nasional.

“Artinya dapat menjadi indikator krisis nasional jika ada sedikit saja kesulitan finansial,” ucap Panji.

Dalam hal ini menurut Panji, Jokowi perlu bersikap, jangan mengambil resiko besar mempertaruhkan ekonomi nasional untuk pembangunan infrastruktur, apalagi potensi utang membengkak bisa saja terjadi lantaran kurs rupiah yang sampai saat ini mengalami pelemahan terhadap dolar AS.

“Jika Jokowi tidak merubah arah kebijakan yang dapat mengamankan perkonomian Indonesia, wajar saja jika banyak pihak termasuk publik menganggap kinerja Jokowi gagal dalam mengelola perekonomian Indonesia khususnya mengembangkan BUMN menjadi landasan dan lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia,” pungkas Panji.

Jadi menurut Panji, membengkaknya utang-utang membuktikan bahwa Presiden tidak mempunyai solusi untuk membuat kebijakan tanpa mekanisme utang.