Kementerian PUPR Terseret Korupsi, Tim Prabowo: Memalukan! Dua Kali Terseret Perkara Sama

0
92
Kementerian PUPR Terseret Korupsi, Tim Prabowo: Memalukan! Dua Kali Terseret Perkara Sama

Saat ini Indonesia berada di peringkat 107 paling bersih dari korupsi. Di peringkat ini Indonesia mendapatkan nilai 34 dengan predikat negara sangat korup. Berkaca dari hal ini sebenarnya bangsa Indonesia harus malu. Kenapa negara yang hebat ini justru terus digerogoti manusia-manusia korup yang hidup untuk memenuhi kantongnya sendiri.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyebut penangkapan pejabat Kementerian PUPR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah peristiwa memalukan.

Menurut juru bicara BPN, Suhendra Ratu Prawiranegara, hal tersebut lantaran kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono telah dua kali terseret perkara yang merugikan negara sampai puluhan miliar.

“Ini kan memalukan. Kita pernah tercengang dengan terkuaknya korupsi proyek jalan di Maluku dan melibatkan Damayanti, seorang kader dari partai yang sudah sama-sama kita ketahui, yakni kader PDIP. Ini triliunan proyeknya,” kata Suhendra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 29 Desember 2018.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara
Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara

“Padahal, KPK masih mengusut perkara korupsi yang juga sudah menyeret beberapa politikus lain, seperti kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainudin dan beberapa pejabat Kementerian PUPR,” lanjutnya.

Menurut Suhendra, penangkapan itu justru membuat perkara baru di tengah euforia peresmian beberapa infastruktur jalan tol dan proyek lain, ternyata menyisakan persoalan korupsi yang tidak kunjung selesai di Kementerian PUPR.

Dia merasa heran, mengapa perkara sebesar itu tidak mampu menyeret aktor-aktor kelas kakapnya. Padahal, untuk memuluskan modus korupsinya, tentu harus melibatkan penentu kebijakan.

Suhendra juga mengingatkan, kasus korupsi semacam itu biasanya berjemaah atau kolektif tidak hanya melibatkan seorang kepala balai. Karena dalam menyusun program dan anggaran di pemerintahan, semua unsur dari level sekretaris jenderal, direktur jenderal, kepala biro, atau direktur dan satuan kerja berperan dan terlibat.

Selama ini, Kementerian PUPR yang dianggap sebagai ujung tombak pemerintahan Jokowi juga dianggap lalai dalam menerapkan fungsi pengawasan di lingkungan kerjanya. Bahkan, ada beberapa nama yang diduga terlibat dalam perkara korupsi yang diusut KPK justru mendapat promosi jabatan dari menteri Basuki.

“Ini aneh bin ajaib. Pejabat terindikasi menerima gratifikasi, malah dipromosi jabatan oleh Menteri. Hal ini tentu memalukan, ya. Lalu pertanyaannya bagaimana proses pengawasan, pembinaaan dan pencegahan korupsi di internal? Jangan sampai sejumlah peresmian infrastruktur malah menutupi adanya upaya korupsi,” ungkap mantan staf khusus menteri PUPR itu.

Dengan peristiwa kementerian PUPR yang terseret korupsi, Tim Prabowo menyebut hal ini adalah memalukan karena telah dua kali terseret perkara yang sama.