TKN Yang Menolak Interaksi Antarpaslon Di Debat, BPN Prabowo Yang Di Fitnah

0
55

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan debat untuk putaran pertama akan digelar pada Kamis, 17 Januari 2019. Saat debat, KPU juga mengadakan sesi tanya jawab antar paslon.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengapresiasi KPU yang menyediakan waktu tanya jawab antar paslon saat debat. Tetapi, TKN menyebut kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak menghendaki adanya sesi tanya jawab tersebut.

“TKN justru inginkan debat yang dinamis, di samping paslon menyampaikan sosialisasi materi dan visi-misinya dan menjawab pertanyaan dari para panelis, tetapi juga kami berharap ada interaksi di antara paslon. Interaksi dari antara paslon ini justru tidak dikehendaki oleh paslon nomor urut 2, dari tim Pak Prabowo dan Pak Sandi tidak menghendaki. Kami tidak tahu apa kekhawatirannya,” ujar Wakil Ketua TKN Johnny G Plate di Gedung DRP, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

“Apakah karena konsep dari pihak sebelah tidak jelas sehingga dikhawatirkan nanti menjawab pertanyaannya tidak utuh dan tidak lengkap, kami juga tidak tahu. Tapi kami bersyukur bahwa KPU membuka peluang itu, agar ada juga interaksi di antara paslon sehingga debatnya menjadi dinamis dan menarik bagi publik,” tambahnya.

Wakil Ketua TKN Johnny G Plate
Wakil Ketua TKN Johnny G Plate

Sebelumnya, KPU telah menyatakan akan memberikan soal pertanyaan seminggu sebelum acara debat perdana dimulai. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hinca Panjaitan mengatakan tidak bakal muncul efek kejut bila paslon sudah mengetahui pertanyaan, sebab mereka pasti sudah mempersiapkan jawabannya.

Menurut Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade pertanyaan terbuka akan menguntungkan Jokowi-Ma’ruf. Ia melihat Jokowi selalu membawa contekan saat berpidato.

“Ini menguntungkan petahana, karena kita tahu petahana itu kadang butuh contekan,” kata Andre.

Disebutkan Johnny, TKN akan menanyakan banyak hal kepada pasangan Prabowo-Sandi, termasuk program, visi misi, intergritas paslon, dan rekam jejak. Menurut Johnny, integritas, rekam jejak, dan program itu harus sejalan dan tidak berlawanan arah dengan visi misi.

“Yang kita harapkan visi misi itu ya teknokratis, empiris, dan realisitis. Pak Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf akan menampilkan visi dan misi yang teknokratis, yang empiris, dan yang realistis,” ucap Johnny.

Sementara itu, menurut Adi Prayitno pengajar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, model pertanyaan yang sudah dibocorkan ini, sangat  menguntungkan Jokowi. Ia melihat bekas Wali Kota Solo ini akan diuntungkan karena pada dasarnya dia kurang piawai berpidato atau public speaking—termasuk menyampaikan klaim keberhasilan-keberhasilannya. Karena salah satu kelemahan Jokowi itu bicara.

Adi Prayitno pengajar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah
Adi Prayitno pengajar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah

Johnny mengkhawatirkan rekam jejak Prabowo-Sandi yang belum pernah menduduki jabatan dalam pemerintahan. Hal tersebutlah yang menurutnya membuat program-program kubu 02 tidak memiliki arah yang jelas.

“Pak Prabowo tidak pernah sama sekali menduduki jabatan di pemerintahan, belum pernah sama sekali duduk di lembaga parlemen sebagai mitra pemerintah, anggota DPR tidak pernah. Bahkan di TNI tidak menyelesaikan sampai akhir masa tugasnya. Pak Sandiaga pun demikian, tidak punya pengalaman di parlemen sama sekali, sebagai wakil gubernur pun hanya satu tahun, lalu meninggalkannya dan ikut capres,” ujarnya.

Berbicara masalah pengalaman, tentunya Prabowo banyak pengalaman terutama di militer. Selain memiliki kecerdasan di atas rata-rata jenderal lainnya. Masyarakat pun kini mulai mengenal sosok Prabowo, bahkan masyarakat menaruh harapan kepada Prabowo untuk ciptakan perubahan.

Namun, Johnny juga tidak menampik jika pihaknya akan mengajukan pertanyaan terkait HAM kepada kubu lawan. Pertanyaan yang berkaitan dengan HAM dinilainya sebagai pertanyaan yang logis jika ditanyakan kepada Prabowo.

“Kalau isu hukum, HAM, tipikor dan terorisme itu isu yang nyata, yang relaistis, yang ada fakta. Jadi kalau ada yang bertanya kembali terkait dengan rekam jejak HAM Pak Prabowo itu rekam digitalnya ada dan itu pertanyaan yang logis. Kalau Pak Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf kan jelas terbebas dari masalah HAM apalagi HAM berat,” jelasnya.

Terkait pelanggaran HAM, justru di era pemerintahan Jokowi banyak pelanggaran HAM yang lebih parah dan tragis. Banyak kasus pelanggaran HAM yang masih jalan ditempat seperti kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Jokowi tidak hanya melanggar HAM masyarakat kecil tapi juga sudah melakukan pelanggaran terhadap aparat penegak hukum.

Namun demikian, daripada Jokowi, Prabowo lebih bersih dari isu HAM. Karena tidak pernah ada satu bukti atau pengadilan mana pun yang menyatakan Prabowo berkaitan dengan kasus HAM masa lalu.