Jusuf Kalla Kritik Kebijakan KPU Terkait Pemberian Daftar Pertanyaan Debat

0
102
Jusuf Kalla Kritik Kebijakan KPU Terkait Pemberian Daftar Pertanyaan Debat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan memberikan daftar pertanyaan debat kepada paslon capres-cawapres seminggu sebelum debat pertama dimulai. Debat pertama Pilpres 2019 akan digelar pada Kamis, 17 Januari 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengkritik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait pemberian daftar pertanyaan kepada masing-masing pasangan capres dan cawapres sepekan sebelum debat.

Kebijakan KPU tersebut, menurut Kalla, tidak mengakomodasi tujuan debat sebagai sarana bagi publik untuk mengetahui kemampuan pasangan capres dan cawapresnya dalam menjawab permasalahan secara langsung.

Kalla mengatakan, jika KPU memberikan terlebih dahulu pertanyaan untuk debat maka tim sukses masing-masing pasangan calon akan merapatkannya terlebih dahulu. Sehingga jawaban yang muncul saat debat adalah yang sudah dirapatkan, bukan spontan.

“Nah kalau itu dibuka duluan, berarti yang menjawabnya tim. Padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan (capres-cawapres). Jadi saya sendiri kurang pas untuk melihat itu pertanyaan nanti itu dirapatkan dulu tim, nanti yang pantas jadi wapres (dan Presiden) ya tim itu,” kata Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Jusuf Kalla Kritik Kebijakan KPU Terkait Pemberian Daftar Pertanyaan Debat
Jusuf Kalla Kritik Kebijakan KPU Terkait Pemberian Daftar Pertanyaan Debat

Wakil Presiden ini berpendapat, seharusnya KPU tidak perlu memberikan pertanyaan untuk dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing tim sukses pasangan calon. Karena, publik hendak mengetahui kemampuan masing-masing pasangan calon untuk menyelesaikan masalah dengan menjawab pertanyaan dalam debat Pilpres.

“Ya mestinya kalau kita ingin menilai itu kemampuan secara pribadi dalam hal kampanye ya mestinya jangan dibuka. Menurut saya, menguji kemampuan supaya publik mengetahui, sebenarnya calon ini tingkat kemampuan kedua belah pihak. Itu di mana-mana begitu,” jelas Kalla.

Sementara itu, lontaran pertanyaan pada debat capres dan cawapres Pemilu 2019 akan diterapkan dua model oleh KPU. Salah satunya adalah model pertanyaan terbuka.

“Saya sudah tiga kali (ikut debat) terjadi begitu, tiba-tiba saja judulnya saja masalah ekonomi, ya kami sendiri harus menjawabnya. Itu yang banyak hal perlu ditanggapi langsung pribadi yang bersangkutan agar rakyat memiliki pilihan yang jelas,” lanjut Wakil Presiden RI.

Pada model ini, KPU akan memberikan daftar pertanyaan ke pasangan calon presiden dan wakil presiden sepekan sebelum debat. Debat pertama akan diselenggarakan 17 Januari 2019, daftar pertanyaan paling lambat sampai ke tangan pasangan calon 10 Januari 2019.