Mengerikan, Pelanggaran HAM Di Era Pemerintahan Jokowi

0
65
Mengerikan, Pelanggaran HAM Di Era Pemerintahan Jokowi

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menerbitkan paparan dalam Catatan Akhir Tahun 2018 pada Kamis, 3 Januari 2019 lalu.

Dalam paparan tersebut dicatat bahwa letusan konflik agraria periode 2014-2018 telah menimbulkan banyak korban di antaranya yakni 41 orang diduga tewas, 546 dianiaya hingga 51 orang tertembak.

Sekjen KPA, Dewi Kartika menyatakan sejak 2014 konflik tanah menyebar di seluruh Indonesia dan didominasi oleh Riau, Sumatra Utara dan Jawa Barat. Pada akhir tahun lalu, Riau mencatat 42 konflik, Sumatra Utara 23 konflik dan Jawa Barat.

Adapun luas konflik tanah sendiri mencapai 807.177 hektare dengan didominasi sektor perkebunan sawit yakni mencapai 591.640 hektare. Selain itu, dari sektor kehutanan (65 ribu hektare); pesisir (54 ribu hektare); dan pertambangan (49 ribu hektare).

Mengerikan, Pelanggaran HAM Di Era Pemerintahan Jokowi
Mengerikan, Pelanggaran HAM Di Era Pemerintahan Jokowi

Kemudian KPA mencatat konflik tersebut menyebabkan warga diduga ditembak, dianiaya hingga dikriminalisasi.

“Secara akumulatif, sejak kepemimpinan Jokowi sedikitnya 41 orang tewas di berbagai wilayah konflik agraria, 546 dianiaya,” ujar Dewi dalam laporan tersebut, Jumat, 4 Januari 2019 lalu.

KPA juga mencatat konflik itu menyebabkan 51 orang tertembak dan sedikitnya 940 petani dan aktivis dikriminalisasi. Laporan itu juga menyebutkan dugaan kekerasan tersebut dilakukan polisi, jasa keamanan swasta hingga militer.

Dikatakan Dewi, konflik yang terjadi pada 2018 lalu masih didominasi persoalan antara warga dan swasta yakni mencapai 244 kasus. Sedangkan lainnya adalah warga-pemerintah 58 kasus, antarwarga 36 kasus, warga-BUMN 31 kasus, dan warga-aparat 21 kasus.

Mengerikan, Pelanggaran HAM Di Era Pemerintahan Jokowi
Mengerikan, Pelanggaran HAM Di Era Pemerintahan Jokowi

KPA menilai redistribusi lahan yang dijalankan pemerintahan Jokowi-JK masih belum maksimal. Dewi menuturkan sertifikasi lahan yang dijadikan unggulan saat ini, masih mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya.

“Redistribusi tanah pemerintahan Jokowi-JK mengulang kesalahan yang sama dari rezim SBY. Sertifikasi tanah kembali dijadikan unggulan, dan sayangnya diklaim sebagai implementasi Reforma Agraria,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Siti Rakhma Mary Herwati juga menyoroti penyelesaian konflik agraria di era pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang dianggap tidak maksimal.

Berdasarkan data yang dihimpun YLBHI, konflik agraria meningkat sejak 2017 hingga 2018. “Kenapa? Karena pertama, tidak ada penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh,” kata Rakhma di kantornya, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Januari 2019 lalu.

Pembagian sertifikat tanah
Pembagian sertifikat tanah

Rakhma mengatakan, solusi yang ditawarkan pemerintah itu adalah melakukan sertifikasi terhadap tanah masyarakat itu sendiri. Bukan tanah hasil penyelesaian konflik, tanah sengketa, dan tanah negara yang diminta oleh masyarakat.

“Itu bukan reforma agraria,” kata Rakhma. Karena, yang disebut reforma agraria sejatinya adalah dimulai dari penyelesaian konflik berdasar hak masyarakat. Saat hak tanah itu dicabut izinnya dan menjadi tanah negara bebas, baru lah pemerintah mendistribusikan kembali tanah tersebut kepada masyarakat.

Konflik agraria sendiri tercatat masih terjadi di beberapa daerah. Sebut saja seperti di Aceh, Padang, Palembang, Pekanbaru, Jawa, dan daerah lainnya di Indonesia.