Ini Tanggapan Gerindra Terkait Penyebar Hoax Tujuh Kontainer Surat Suara

0
48

Aparat kepolisian Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap pelaku penyebar hoax tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos pada, 4 Januari 2019 lalu. Diketahui, pelaku berinisial NIK dan berstatus sebagai guru. Pelaku menyebarkan informasi hoax itu melalui jejaring media sosial twitter @jeliejelie80.

Usai mengetahui kabar tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos itu, tidak butuh waktu lama, aparat kepolisian Polda Metro Jaya langsung melakukan patrol di media sosial. Menanggapi masalah itu, Riza Patria, Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi Partai Gerindra menuturkan, kondisi seperti ini, masyarakat manapun bisa mengaku sebagai pendukung Capres-Cawapres nomor urut 01 atau 02, karena itu haknya sebagai warga Negara.

Meski begitu, Riza Patria mendukung langkah aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap kesalahan yang dibuat, tanpa harus melihat pelaku pendukung Pemerintah atau oposisi.

“Ya sekarang ini siapapun masyarakat boleh menyampaikan mendukung 01 atau 02, ya hak warga negara. Tapi apapun pilihannya, kalau bersalah ya harus dihukum. Jangan kalau dia berbuat salah tapi mendukung 01, lalu 01 yang disalahkan. Juga jangan kalau ada yang dukung 02 dan salah, lalu 02 yang disalahkan,” ujar Riza Patria di Gedung Nusantara III DPR-RI, Jumat (11/1).

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria

Ketua DPP Partai Gerindra mengatakan, setiap orang harus mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan dilakukan, sebab kesalahan seperti tersebut akan dipertanggung-jawabkan sendiri. Karena itu, pihaknya menghormati penegakan hukum secara netral dan indepent.

“Setiap pribadi punya tanggung jawab masing-masing. Kalau sudah dewasa kan kesalahan tanggung jawab  sendiri. Jadi kita hormati penegakan hukum dan kami minta aparat bertindak secara baik, tepat, dan netral serta independen,” tuturnya.

Selain itu, Riza Patria juga menyarankan supaya penegakan hukum dilakukan secara merata dan tidak berpihak pada satu kelompok.

“Jangan sampai nanti kalau ini pendukung opsisi, diproses cepat, tapi kalau bagian dari penguasa diprosesnya lambat. Jangan sampai dilihat seperti itu. Karena masyarakat melihat ada kecenderungan perbedaan penanganan,” jelasnya.

“Nah mudah-mudahan persepsi masyarakat salah, dan kuncinya ada pada aparat penegak hukum yang harus membuktikan penegakan, dan pencegahan diperlakukan sama semua kepada warga Negara,” pungkasnya.

Sebenarnya, masih banyak kasus yang terjadi di pemerintahan saat ini yang belum terungkap. Hal ini akan menjadi catatan tersendiri bagi aparat penegak hukum di Indonesia.