Parah, Mendagri Minta Satpol PP Ikut Kampanyekan Petahana

0
123
Parah, Mendagri Minta Satpol PP Ikut Kampanyekan Petahana
Parah, Mendagri Minta Satpol PP Ikut Kampanyekan Petahana

Rakornas Satpol PP dan Satlinmas dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas untuk mendukung Pemilu 2019 digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diikuti oleh pimpinan Satpol PP seluruh Indonesia, acara tersebut dilaksanakan di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara, rabu (30/1).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Rakornas Satpol PP dan Satlinmas merupakan konsolidasi pimpinan Satpol PP untuk bisa membantu mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di setiap daerah.

“Satpol PP harus berada di tengah-tengah masyarakat ikut mengamankan TPS, ikut mendorong warga untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Tjahjo di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (30/1).

Selain menjaga kotak suara, Tjahjo meminta kepada para pimpinan Satpol PP untuk ikut mengkampanyekan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama empat tahun terakhir kepada masyarakat.

“Kemudian Satpol PP sebagai bagian dari pemerintah ini harus berani menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintahan saat ini,” tutur Tjahjo.

Parah, Mendagri Minta Satpol PP Ikut Kampanyekan Petahana
Parah, Mendagri Minta Satpol PP Ikut Kampanyekan Petahana

Dikatakan Tjahjo, suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari penyelenggara Pemilu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai macam potensi kerawanan Pemilu.

Politikus senior PDIP ini menyebut, potensi kerawanan pemilu diantaranya terkait keamanan, netralitas Aparatur Sipin Negara (ASN) isu SARA dan politik uang.

“Faktor keamanan di daerah-daerah yang dapat terjangkau dengan aparat keamanan, potensi kerawanan keamanan dapat dinilai rendah namun di daerah tertentu yang lokasinya agak sulit dijangkau maka potensi kerawanan dari sisi keamanan dinilai lebih tinggi,” kata Tjahjo.

Sementara itu, disisi lain Tjahjo menyebut potensi kerawanan pemilu diantaranya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kini justru dia meminta kepada para pimpinan Satpol PP untuk ikut mengkampanyekan Jokowi. Bukankah itu artinya menyuruh untuk tidak netral? dan bukankah satpol PP juga termasuk sebagai ASN?

Tampak sekali kepanikan penguasa, hanya demi untuk menang maka berani melakukan segala cara, bahkan meski harus menabrak aturan sekalipun. Selama itu menyangkut kepentingan penguasa maka hal itu tidak menjadi masalah.

Karena itu, sudah seharusnya mengganti rezim saat ini dengan merapatkan barisan, mengawal pemilu 2019 dari segala kecurangan yang mungkin akan terjadi. Sehingga kemenangan menuju perubahan masyarakat aman, adil dan makmur segera terwujud.