Jawab Tantangan Petahana, BPN Prabowo: Beranikah Petahana Berikan Kontrak-Kontrak Infrastruktur?

0
69
Jawab Tantangan Petahana, BPN Prabowo: Beranikah Petahana Berikan Kontrak-Kontrak Infrastruktur? (buletinnasional.com)
Jawab Tantangan Petahana, BPN Prabowo: Beranikah Petahana Berikan Kontrak-Kontrak Infrastruktur?

Terkait kebocoran anggaran yang mencapai Rp 500 triliun, kubu petahana menantang Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto untuk melaporkan tuduhan itu kepada KPK. Prabowo tidak akan menjawab tantangan petahana untuk melaporkan kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp 500 triliun per tahun ke KPK.

Hal tersebut disampaikan Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, Kamis (7/2/2019).

“Saya pikir tidak ya, karena untuk melaporkan itu butuh alat bukti yaitu kontrak proyek pemerintah,” kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat ini.

Sementara, lanjut Ferdinand Hutahaean, kontrak tersebut dipegang pemerintah.

“Kalau Jokowi berani, silakan kasih kontraknya kepada kami maka akan kami uji di KPK dengan melaporkannya. Terutama kontrak-kontrak infrastruktur,” katanya.

Jawab Tantangan Petahana, BPN Prabowo: Beranikah Petahana Berikan Kontrak-Kontrak Infrastruktur? (buletinnasional.com)
Jawab Tantangan Petahana, BPN Prabowo: Beranikah Petahana Berikan Kontrak-Kontrak Infrastruktur?

Ditegaskan Ferdinand, karena apa yang disampaikan Prabowo terkait dengan indikasi atau dugaan kebocoran anggaran sekitar Rp 500 triliun itu tentu beralasan.

“Bukan tanpa dasar Prabowo menyampaikan hal tersebut. Dasarnya apa? Bisa juga analisis, analisis darimana?” ungkap Ferdinand Hutahaean.

Kemudian, dia mencontohkan, pada masalah proyek Light Rail Transit (LRT) atau kereta layang ringan, menurut Prabowo itu kemahalan.

“Namun saat itu Pemerintah membantah, tapi tidak lama kemudian, Wakil Presiden menyampaikan hal yang sama yaitu LRT kemahalan, jadi yang disampaikan Prabowo itu adalah benar meski awalnya dibantah,” tandasnya.

“Nah, sekarang hal yang sama terjadi pada APBN, diduga bocor Rp 500 triliun,” lanjut Ferdinand.

Politisi Partai Demokrat ini menyakini, Petahana tidak pernah melakukan pengecekan kepada proyek-proyek infrastruktur APBN yang mungkin harganya di-mark up. Dan kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi bocor seperti bantuan sosial.

“Nah, justru Jokowi harus berani membuka data dan informasi proyek pemerintah. Jangan ditutupi supaya rakyat tahu apakah ada kebocoran atau tidak. Jangan malah meminta laporkan sementara bukti dan data ditutupi oleh pemerintah,” jelas Ferdinand.

Sebelumnya, Presiden Petahana menantang capres 02 Prabowo untuk melaporkan tuduhan kebocoran anggaran yang mencapai Rp 500 triliun kepada KPK. Namun yang jadi pertanyaan, apakah petahana berani memberikan bukti kontrak-kontrak infrastruktur jika memang diklaim tidak ada kebocoran?