Awas Penyusup, Fadli Zon: WNA Pemilik e-KTP Bisa Bahayakan Keamanan Negara

0
58
Awas Penyusup, Fadli Zon: WNA Pemilik e-KTP Bisa Bahayakan Keamanan Negara

Beredar foto KTP elektronik atau e-KTP seorang warga negara asing (WNA) asal China berinisial GC. Dalam foto tersebut, GC disebut tinggal di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk WNA bisa membahayakan keamanan negara. Bahkan, Fadli menyebut, hal tersebut adalah salah satu bentuk penyusupan.

“Enggak bisa lah WNA punya KTP. Kalau bisa seperti itu, bisa membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Bisa ada penyusupan dari WNA, lama-lama bisa merubah demografi kita, merubah peta kependudukan kita,” ujar Fadli, di Bogor, Rabu (27/2/2019).

Dikatakan Fadli, persoalan tersebut harus ditangani secara serius. Ia meminta kepada pihak keamanan negara untuk terlibat dalam hal ini.

Awas Penyusup, Fadli Zon: WNA Pemilik e-KTP Bisa Bahayakan Keamanan Negara (buletinnasional.com)
Awas Penyusup, Fadli Zon: WNA Pemilik e-KTP Bisa Bahayakan Keamanan Negara

“Ini bukan persoalan Pilpres, ini persoalan negara karena WNA bisa dapat e-KTP namanya infiltrasi. Harusnya TNI sudah dalami kasus ini. Kita tidak tahu latar belakang mereka, bisa saja mereka tentara,” kata Fadli.

Fadli menuturkan, seharusnya Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) bisa lebih mengawasi keberadaan WNA di Indonesia. Karena, dikhawatirkan mereka bisa mendapatkan e-KTP secara ilegal.

“Jadi, kalau ada yang mendapat e-KTP, harus dicek. Apa mendapatkannya ilegal atau legal. Kalau ilegal, artinya harus ada yang diperiksa, sisi keamanan nasional ini sangat membahayakan, karena ada penyusup bisa mendapat e-KTP,” tuturnya.

Sebelumnya, beredar foto e-KTP seorang WNA asal China berinisial GC. Dalam foto itu, GC berdomisili di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham, Bambang Wiyono menjelaskan, Izin Tinggal Tetap (ITAP) merupakan syarat bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh (buletinnasional.com)
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh

Ditegaskan Bambang, WNA yang memiliki e-KTP tidak memiliki hak memilih dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. “Dia tidak punya hak memilih, dia enggak bisa ikut Pemilu, gitu,” ujarnya.

Sedangkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh juga memastikan, e-KTP yang dimiliki WNA tidak akan bisa digunakan untuk mencoblos saat pemilu.

Karena, e-KTP tersebut mempunyai perbedaan dengan milik WNI. Dalam e-KTP WNA itu diberi keterangan yang menunjukkan negara asal pemiliknya. Selain itu, e-KTP yang diterbitkan kepada WNA mempunyai batas waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan e-KTP WNI yang berlaku seumur hidup.

Namun demikian, adalah tugas bersama sebagai rakyat Indonesia untuk tetap mengawasi dan mengawal jalannya Pemilu. Karena indikasi kecurangan dikhawatirkan akan tetap ada.