Alasan Prabowo-Sandi Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

0
66
Alasan Prabowo-Sandi Evaluasi Kebijakan Bebas Visa (buletinnasional.com)
Alasan Prabowo-Sandi Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan mengevaluasi kebijakan bebas visa yang kini berlaku bagi 169 negara. Wisatawan yang datang ke Indonesia tidak meningkat secara signifikan. Justru kebijakan bebas visa tersebut sering disalahgunakan olah orang asing yang datang ke Indonesia

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mayjen Purnawirawan Asril Tanjung mengatakan kebijakan bebas visa yang tujuannya untuk menarik wisatawan tersebut tidak efektif.

“Ini akan menyangkut bidang pertahanan juga. Kalau visanya jalan-jalan ya jangan untuk bekerja, itu bisa jadi kerawanan,” ujar Asril di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menduga adanya penyalahgunaan izin kunjungan, lantaran bebas visa tersebut. Warga negara asing memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk bekerja. Tetapi, saat kasus tersebut muncul ke publik, pihak berwenang saling lempar tanggungjawab.

Anggota BPN Prabowo-Sandi, Mayjen Purnawirawan Asril Tanjung (buletinnasional.com)
Anggota BPN Prabowo-Sandi, Mayjen Purnawirawan Asril Tanjung

“Ini yang kita sesalkan. Yang mengawasi siapa? Mudah-mudahan masyarakat mau proaktif membantu,” tuturnya.

Pasangan capres dan cawapres Prabowo-Sandi, menurut Asril, bertekad mengevaluasi kebijakan bebas visa terhaap 169 negara tersebut. Adapun, pemberlakukan bebas visa akan diterapkan secara selektif dengan pertimbangan kesetaraan dan hubungan antar negara.

“Karena ini internasional. Kalau kita enggak ngasih nanti mereka enggak ngasih juga (bebas visa). Tapi tetap harus menjunjung kesetaraan dan saling menguntungkan. Akan kita seleksi lagi, tidak semua bebas visa menguntungkan,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 2016 lalu Jokowi menandatangani kebijakan bebas visa bagi 169 negara. Kebijakan tersebut sempat mendapatkan protes beberapa anggota DPR.