Terkait Waktu Pertemuan Jokowi Dan Prabowo, Ini Saran Ulama

0
110
Terkait Waktu Pertemuan Jokowi Dan Prabowo, Ini Saran Ulama (buletinnasional.com)
Terkait Waktu Pertemuan Jokowi Dan Prabowo, Ini Saran Ulama

Usai pencoblosan Pilpres 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong agar Jokowi melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Tetapi,  Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan, ulama menyarankan untuk saat ini Prabowo tidak bertemu Jokowi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Slamet Ma’arif di Kertanegara VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Beliau (Prabowo) kan selama ini dengar saran ulama. Ulama menyarankan jangan bertemu dulu, biarkan fokus dengan pekerjaannya masing-masing dan alhamdulillah beliau ikut saran itu demi kebaikan bersama, insyaallah,” ujar Slamet, Kamis (25/4/2019).

Dijelaskan Slamet, ulama bukan tidak memperbolehkan keduanya bertemu. Tetapi, baiknya pertemuan digelar usai pihak penyelenggara pemilu menyatakan hasil suara resmi pemenang Pilpres 2019.

“Kalau bertemu kan apalagi sama anak bangsa, warga negara, sesama muslim ya silakan saja tapi ini kan sedang dalam proses, jadi kita juga menyarankan kepada Pak Prabowo, nanti sajalah kalau sudah ada keputusan resmi baru ketemu,” jelasnya.

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Slamet Ma'arif (buletinnasional.com)
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Slamet Ma’arif

Menurut Ketua Umum Persaudaraan Alumn 212 itu, pihaknya saat ini  fokus mengumpulkan bukti kecurangan Pemilu 2019. Sebab itu, dia menyarankan kedua kubu fokus mengurus pekerjaan masing-masing hingga tuntas.

Kemudian Slamet juga menuturkan, wacana rekonsiliasi untuk kedua kubu 01 dan 02 tidak perlu dilakukan. Slamet menegaskan, bahwa tidak ada rekonsiliasi untuk segala bentuk kecurangan di Pemilu Serentak 2019.

“Segala bentuk kecurangan tidak ada rekonsiliasi. Kita tidak akan pernah ada rekonsiliasi dengan kecurangan apapun. Jadi kita saat ini adalah pertempurannya melawan segala bentuk kecurangan,” tutur Slamet.

Lebih lanjut, Slamet mengatakan, bahwa terlalu dini jika memikirkan sengketa Pilpres dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, pihaknya fokus melalui jalur Bawaslu untuk menampung dan menindak kecurangan pemilu.

“Jadi pastinya harus jalur yang ada, sesuai dengan koridor hukum yang ada dong. Kalau memang bentuk kecurangan kan bukan di MK. MK gak punya wewenang, itu ke bawaslu,” katanya.

Terkait Waktu Pertemuan Jokowi Dan Prabowo, Ini Saran Ulama (buletinnasional.com)
Terkait Waktu Pertemuan Jokowi Dan Prabowo, Ini Saran Ulama

Oleh sebab itu, BPN fokus mengumpulkan bukti kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dia juga menegaskan, bahwa paslon yang curang bisa di diskualifikasi sesuai aturan yang ada.

“Dan inget ada pasal 460 kl tidak salah, kalau terbukti kecurangannya sistematis, itu bisa diskualifikasi. Nah sekarang kita sedang perjuangkan membuktikan bahwa kecurangannya bener-bener TSM,” tegasnya.

“Terorganisir, sistematis, dan masif. Nah kalau itu terbukti, Bawaslu mengatakan itu, ya harus ada paslon yang diskualifikasi. Jalurnya kan seperti itu undang-undangnya,” pungkas Slamet.