BPN Prabowo Tantang Pembuktian Terkait Kecurangan Dianggap Kasuistis

0
100
BPN Prabowo Tantang Pembuktian Terkait Kecurangan Dianggap Kasuistis (buletinnasional.com)
BPN Prabowo Tantang Pembuktian Terkait Kecurangan Dianggap Kasuistis

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, menantang Presiden Joko Widodo membuktikan ucapannya bahwa kecurangan dalam Pemilihan Umum 2019 bersifat kasuistis. Menurut BPN, caranya yaitu dengan membentuk tim pencari fakta (TPF) kecurangan pemilu terlebih dulu.

Hal tersebut disampaikan Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade di kawasan Jakarta Selatan, Senin malam, 29 April 2019.

“Untuk membuktikan itu kasuistis atau TSMB (terstruktur, sistematis, masif, brutal) itu, ayo dong Pak Jokowi bentuk TPF. Kita bongkar sama-sama,” ujar Andre.

Akhir-akhir ini, istilah TSMB kerap disinggung oleh kubu Prabowo-Sandi. Mereka menduga ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif, dan brutal sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, hingga pasca pencoblosan Pemilu 2019.

BPN Prabowo Tantang Pembuktian Terkait Kecurangan Dianggap Kasuistis (buletinnasional.com)
BPN Prabowo Tantang Pembuktian Terkait Kecurangan Dianggap Kasuistis

Sementara itu, dalam sebuah wawancara Sabtu pekan lalu, Jokowi menilai istilah TSMB tersebut berbahaya. Jokowi juga menilai kecurangan dalam pemilu sifatnya kasus per kasus. “Kalau ada kecurangan, itu kasuistis sekali. Dalam pemilu-pemilu lalu juga kayak gitu,” ujarnya.

Berbeda dengan Jokowi, menurut Wakil Sekjen Partai Gerindra ini, yang berbahaya adalah kecurangan itu sendiri. Dia pun menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak cukup untuk mengungkap berbagai dugaan kecurangan.

Andre kemudian mencontohkan berbagai dugaan kecurangan. Andre mengatakan, ada indikasi aparat keamanan memanggil kepala-kepala daerah untuk mendukung capres inkumben, indikasi pengerahan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyukseskan kampanye Jokowi, dan lainnya. “Segala indikasi ini kan terjadi sebelum pencoblosan,” katanya.

Jadi atas dasar tersebut, Jokowi harus meneken Keputusan Presiden TPF kecurangan Pemilu 2019 jika ingin membuktikan kecurangan yang terjadi bersifat kasuistis atau masif. Namun, apakah dia bersedia untuk meneken keputusan tersebut, mengingat kecurangan yang selama ini terjadi justru  menguntungkan kubu petahana.