Indikasi Kecurangan Nyata, Jumlah Sengketa Pemilu Bertambah Jadi 340 Kasus

0
62
Indikasi Kecurangan Nyata, Jumlah Sengketa Pemilu Bertambah Jadi 340 Kasus (buletinnasional.com)
Indikasi Kecurangan Nyata, Jumlah Sengketa Pemilu Bertambah Jadi 340 Kasus

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima penambahan gugatan perselisihan hasil pemilu 2019. Sejauh ini, MK mencatat jumlah gugatan yang masuk mencapai 340 kasus baik pemilihan legislatif (pileg) atau pemilihan presiden (pilpres).

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara MK, Fajar Laksono, Jumat (31/5).

“Jumlah total permohonan sengketa hasil pileg sampai kini adalah 339, terbagi dari 329 diajukan parpol/caleg dan 10 diajukan calon anggota DPD, satu lagi permohonan yakni pilpres,” ucap Fajar, Jumat (31/5).

Pada Jumat (31/5) adalah hari terakhir untuk memperbaiki berkas gugatan oleh peserta pemilu. Namun demikian, Fajar menyebut baru 32 permohonan saja yang berkasnya sudah lengkap.

“Masih ada 307 permohonan yang belum lengkap,” ungkapnya.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono (buletinnasional.com)
Juru Bicara MK, Fajar Laksono

Diketahui, MK sudah selesai menerima permohonan gugatan perselisihan hasil pemilu sejak 24 Mei lalu. MK kemudian memberikan waktu perbaikan berkas gugatan hingga Jumat (31/5).

Terkait perbaikan gugatan itu, Ketua KPU Arief Budiman mengaku belum tahu pasti makna perbaikan gugatan yang disediakan oleh MK. Hanya saja, Arief merasa pihaknya akan lebih repot jika ternyata perbaikan itu memperbolehkan pemohon mengajukan petitum baru.

“Tapi kalau ternyata perbaikan itu termasuk mengajukan petitum baru misalnya, terus misalnya daerah sengketa baru misalnya, itu agak merepotkan karena KPU harus mengubah persiapannya juga,” pungkas Arief.

Sementara itu, jelang hadapi gugatan sengketa pemilu di MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi telah berkumpul di kantor pusat KPU. Konsolidasi tersebut diperlukan untuk mendukung jawaban-jawaban mereka di sidang MK nanti.

Ketua KPU RI, Arief Budiman (buletinnasional.com)
Ketua KPU RI, Arief Budiman

Dalam persiapan menuju sidang MK itu, KPU juga menggandeng lima firma hukum sebagai pengacara mereka. Kelima firma hukum ditugaskan menangani perkara berbeda.

Untuk sengketa Pilpres, KPU menunjuk AnP Law Firm. KPU juga menunjuk mereka untuk sengketa Pileg menghadapi Partai Golkar, PAN, PKPI, Partai Nangroe Aceh, dan Partai Berkarya.

Kemudian, KPU menunjuk HICON Law & Policy Strategic untuk menghadapi PDIP, PKB, PBB, Partai Garuda, dan Partai Daerah Aceh. Untuk menghadapi Partai Gerindra, PKS, Hanura, PSI, dan Partai Aceh, KPU menunjuk Abshar Kartabrata & Rekan.

Selanjutnya, KPU menunjuk Nurhadi Sigit & Rekan untuk berhadapan dengan Partai Demokrat, Partai NasDem, PPP, Perindo, dan Partai SIRA. Untuk sengketa Pileg DPD, KPU menunjuk Master Hukum & Co.